PENGARUH PENCABUTAN PSAK NO.39 TERHADAP PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS ASET BANGUN GUNA SERAH PT INDOTERANUSA

WAIDAH, LILIK NUR (2016) PENGARUH PENCABUTAN PSAK NO.39 TERHADAP PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS ASET BANGUN GUNA SERAH PT INDOTERANUSA. Diploma thesis, STIE MAHARDHIKA SURABAYA.

	Text 14350508 - ABSTRAK LILIK NURWAIDAH.pdf Download (6kB)
	Text 14350508 - BAB I LILIK NURWAIDAH.pdf Download (74kB)

Abstract

Dalam upaya memaksimalkan asset Negara, banyak pemerintah daerah yang menggandeng pihak swasta dalam membangun infrastruktur ataupun lainnya untuk kepentingan masyarakat yang nantinya diiharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pula. Dalam upaya menarik pihak swasta dalam memaksimalkan asset Negara, pihak pemerintah daerah mulai merealisasikannya dalam bentuk membuat perjanjian kerjasama operasi. Seperti halnya dengan perjanjian kerjasama operasi antara Pemerintah Kota Ternate dengan PT Indoteranusa yang menggunakan asset bangun guna serah sebagai objek perjanjian. Bagi pihak operator selaku PT Indoteranusa sangat perlu dalam melakukan pembukuan atas kegiatan operasioanlnya, dimana perjanjian kerjasama operasi telah diatur dalam PSAK No. 39 Akuntansi Kerjsama Operas. Namun per 1 Januari 2012 telah mulai diberlakukan atas pencabutan PSAK No.39 yang tertuang pada PPSAK No. 11. Tentunya hal ini menjadi polemic dalam keberlanjutan pihak operator dalam melakukan pembukuan yang berkaitan dengan Akuntansi Kerjasama Operasi. Penelitian ini dimaksudkan agar para perusahaan yang melakukan kerjasama operasi dengan instansi pemerintah mengetahui bahwa dalam penvabutan tersebut memberikan pengaruh atas pengakuan asset bangun guna serah tersebut dan telah diatur dalam SAK lain. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan analisa data dengan menelitidan membahas data yang ada, kemudian membandingkan data yang sudah ada tersebut dengan teori yang relevan, kemudian dari analisa ini dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran. Setelah dilakukan analisa, pengaruh yang diberikan atas pencabutan PSAK no.39 antara lain harus dilakukan kajian ulang terhadap perjanjian kerjasam operasi tersebut agar dapat diketahui SAK mana yang relevan untuk digunakan. Jika karakteristik perjanjian KSO merupakan penyertaan, sebagaimana konsep yang digunakan dalam PSAK 39, maka mengacu pada hirarki pemilihan kebijakan akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. Acuan yang dapat digunakan antara lain PSAK yang mengatur hal yang serupa dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Jika cakupan dan kriteria KSO merupakan perjanjian konsesi jasa (service concession arrangement), maka acuan yang digunakan adalah ISAK 16: Perjanjian Konsesi Jasa. Jika output dari KSO dibeli oleh pemilik, maka acuan yang digunakan adalah ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa dan Pembahasan Lebih Lanjut Ketentuan Transisi PSAK 30 (revisi 2007) untuk menentukan apakah substansi perjanjian KSO merupakan perjanjian yang mengandung sewa dan, ketika perjanjian KSO tersebut merupakan perjanjian yang mengandung sewa, selanjutnya mengacu pada PSAK 30 (revisi 2007): Sewa.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	PSAK No.39, Kerjasama Operasi, BOT,PPSAK 11
Subjects:	Akuntansi
Divisions:	S1 Akuntansi
Depositing User:	Unnamed user with email Lib.stiemahardhika@gmail.com
Date Deposited:	23 Sep 2019 07:28
Last Modified:	13 Nov 2020 04:24
URI:	http://repository.mahardhika-library.id/id/eprint/692

Actions (login required)

View Item