KEBIJAKAN FISKAL BAYT AL-MAL SEBAGAI SISTEM KEUANGAN NEGARA BERBASIS SYARIAH (Studi Kritis Terhadap Pos Penerimaan APBN Indonesia)

YULIASTUTI, RIKA (2015) KEBIJAKAN FISKAL BAYT AL-MAL SEBAGAI SISTEM KEUANGAN NEGARA BERBASIS SYARIAH (Studi Kritis Terhadap Pos Penerimaan APBN Indonesia). KEBIJAKAN FISKAL BAYT AL-MAL SEBAGAI SISTEM KEUANGAN NEGARA BERBASIS SYARIAH (Studi Kritis Terhadap Pos Penerimaan APBN Indonesia), 14 (01). 01-20.

	Text 06f664_ad8380ca18dd48ac9f6666126d62ab35.pdf Download (150kB)
	Text Peer Review Statement_KEBIJAKAN FISKAL BAYT AL-MAL SEBAGAI SISTEM KEUANGAN NEGARA BERBASIS SYARIAH.pdf Download (639kB)
	Text Turnitin Plagiarsm Result_KEBIJAKAN FISKAL BAYT AL-MAL SEBAGAI SISTEM KEUANGAN NEGARA BERBASIS SYARIAH.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Kebijakan Fiskal Bayt al-Mal Sebagai Sistem Keuangan Negara Berbasis Syariah (Studi Kritis Terhadap Pos Penerimaan APBN Indonesia). Latar belakang penelitian ini adalah kondisi defisit APBN Indonesia setelah krisis ekonomi 1998, krisis global 2008 dan semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Lalu adakah solusi alternatif yang berasal dari ekonomi Islam yang dapat menghilangkan masalah deficit budget? Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan fiskal sisi penerimaan APBN Indonesia dari perspektif Bayt al-Mal sebagai sistem keuangan negara berbasis syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif dengan teknik content analysis. Hasil pengkajian terhadap berbagai literatur yang ada menunjukkan bahwa penyebab defisit APBN Indonesia adalah belanja negara yang lebih besar daripada penerimaan. Defisit ditutup dengan pembiayaan yang berasal dari utang, sehingga Indonesia masuk dalam debt trap. Sementara sistem keuangan Bayt al-Mal jarang mengalami defisit karena khalifah berpegang pada prinsip bahwa pengeluaran hanya boleh dilakukan apabila ada penerimaan. Rasulullah saw merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ke tujuh, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Tempat pengumpulan itu disebut Bayt al-Mal. sehingga di zaman pemerintahan Islam sudah dikenal struktur APBN. Pos-pos pendapatan Bayt al-Mal terdiri dari tiga pos utama (bagian fay’i dan kharaj, pemilikan umum, sadaqah) yang mekanisme fiskalnya memiliki keunggulan komparatif dibanding pajak dan utang. Kata kunci: kebijakan fiskal, APBN, Bayt al-Mal

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	kebijakan fiskal, APBN, Bayt al-Mal
Subjects:	Ekonomi
Depositing User:	Unnamed user with email lib.stiemahardhika@gmail.com
Date Deposited:	23 Jul 2019 02:05
Last Modified:	25 Oct 2021 11:12
URI:	http://repository.stiemahardhika.ac.id/id/eprint/520

Actions (login required)

View Item