PROSES PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA PADA KANTOR BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (BPPHLHK) WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA DI SIDOARJO

WIBOWO, ARIE MUKTI (2022) PROSES PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA PADA KANTOR BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (BPPHLHK) WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA DI SIDOARJO. Diploma thesis, STIE MAHARDHIKA SURABAYA.

	Text ABSTRAK - ARIE MUKTI WIBOWO - 18250872.pdf Download (49kB)
	Text BAB I - ARIE MUKTI WIBOWO - 18250872.pdf Download (48kB)
	Text JURNAL - ARIE MUKTI WIBOWO - 18250872.pdf Download (125kB)

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan proses penyusunan laporan keuangan sebagai dasar pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Negara/APBN pada Kantor BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara. Penelitian meggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai penyusunan laporan keuangan yaitu, petugas SAIBA, petugas SIMAK BMN, persediaan dan bendahara pengeluaran. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumen. Hasil penelitian menyebutkan bahwa sumber dana di BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Proses perencanaan anggaran dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga atau yang disingkat RKA-K/L yang nantinya di sahkan sebagai dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Proses penatausahaan penggunaan Anggaran Negara dibukukan oleh Bendahara Pengeluaran. Laporan pertanggungjawaban untuk penerimaan dan pengeluaran setiap bulan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh bendahara kepada PPK dan Kepala Balai. Laporan Akhir dari pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara adalah dalam bentuk Laporan Keuangan. Isi dari Laporan Keuangan terdiri dari LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Keuangan tersebut yang nantinya akan dilakukan Audit oleh Pemeriksa baik Internal (Inspektorat Jenderal Kementerian LHK) dan eksternal (BPK RI). Hasil pemeriksaan oleh BPK RI nantinya akan diperoleh opini mengenai kualitas laporan keuangan suatu instansi kementerian (WTP, WDP, dan Disklaimer).

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	Proses Pertanggungjawaban Keuangan Negara, BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara
Subjects:	Manajemen
Divisions:	S1 Manajemen
Depositing User:	Unnamed user with email lib.stiemahardhika@gmail.com
Date Deposited:	09 Mar 2023 02:13
Last Modified:	09 Mar 2023 02:13
URI:	http://repository.stiemahardhika.ac.id/id/eprint/3515

Actions (login required)

View Item