EVALUASI PENGELOLAAN ASET TETAP DALAM MENDUKUNG PELAPORAN KEUANGAN (STUDY KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG)

LUGIARTO, YANU (2016) EVALUASI PENGELOLAAN ASET TETAP DALAM MENDUKUNG PELAPORAN KEUANGAN (STUDY KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG). Diploma thesis, STIE MAHARDHIKA SURABAYA.

	Text 14350316 - ABSTRAK YANU LUGIARTO.pdf Download (25kB)
	Text 14350316 - BAB I YANU LUGIARTO.pdf Download (42kB)

Abstract

Perubahan paradigma baru pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah ditandai dengan keluarkannya Permendagri PP 13 tahun 2006 dan Permendagri 17 Tahun 2007 yang merupakan turunan dari PP 24 Tahun 2005 dan PP No. 6 Tahun 2006 telah memunculkan optimisme baru dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut pengelolaan keuangan dan barang daerah lebih tertib, akuntabel, dantransparan. Pengelolaan keuangan dan aset yang professional dan modern denganmengedepankangood governance dan diharapkan akan mampu meningkatkankepercayaan pengelolaan keuangan dan aset dari masyarakat /stake-holder. Dalam neraca daerah, nilai aset tetap daerah merupakan nilai yang paling besar (lebih dari 90%). Dengan porsi tersebut maka pengelolaan aset daerah yang baik sangat menentukan kwalitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah dalam pengertian yang dimaksud dalam permendagri 17 tahun 2007 adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih majuberfikir dalam menangani aset daerah, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi,efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset daerah mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran;pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian;penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan, danpengendalian. Dalam penelitian awal pada Pemerintah Kabupaten Jombang didapat informasi bahwa pihak yang melakukan pengelolaan keuangan adalah SKPD dan bidang Akuntansi DPKKAD dengan mendasarkan pada Permendagri 13 Tahun 2006, sedangkan pihak yang melakukan pengelolaan barang adalah Bidang Aset Daerah DPPKAD dengan mendasarkan Permendagri 17 Tahun 2007. Informasi dalam pengelolaan barang daerah oleh Bidang Aset adalah inventaris daerah, sedangkan informasi yang diperlukan dalam laporan keuangan adalah aset tetap dengan karakteristik/kriteria tertentu. kriteria tersebut adalah: 1. Berwujud; 2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; 3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; 5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; 6. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan 7. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan dan aset tetap menggunakan aplikasi Simda, kode rekening menjadi hal yang sangat penting untuk disesuaikan/ ditata ulang. Jika tidak maka informasi dalam laporan keuangan tidak memberikan informasi yang handal. Oleh sebab itu diperlukan rekonsiliasi secara rutin

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	Pengelolaan keuangan dan aset tetap menggunakan aplikasi Simda, kode rekening menjadi hal yang sangat penting untuk disesuaikan/ ditata ulang. Jika tidak maka informasi dalam laporan keuangan tidak memberikan informasi yang handal. Oleh sebab itu diperlukan rekonsiliasi secara rutin
Subjects:	Akuntansi
Divisions:	S1 Akuntansi
Depositing User:	Unnamed user with email lib.stiemahardhika@gmail.com
Date Deposited:	27 Feb 2019 03:58
Last Modified:	02 Feb 2023 04:47
URI:	http://repository.stiemahardhika.ac.id/id/eprint/347

Actions (login required)

View Item