DAMPAK KOREKSI SALAH SAJI LAPORAN KEUANGAN ATAS PENILAIAN KEMBALI PENYERTAAN MODAL DALAM BENTUK TANAH DITINJAU DARI PRESPEKTIF KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI KASUS PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DAN PT PANCA WIRA USAHA PADA PT LAMONGAN INTEGRATED SHOREBASE)

ANSORI, FIRMAN (2019) DAMPAK KOREKSI SALAH SAJI LAPORAN KEUANGAN ATAS PENILAIAN KEMBALI PENYERTAAN MODAL DALAM BENTUK TANAH DITINJAU DARI PRESPEKTIF KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI KASUS PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DAN PT PANCA WIRA USAHA PADA PT LAMONGAN INTEGRATED SHOREBASE). Diploma thesis, STIE MAHARDHIKA.

[img] Text
14310371 - ABSTRAK FIRMAN ANSORI.pdf

Download (27kB)
[img] Text
14310371 - BAB I FIRMAN ANSORI.pdf

Download (31kB)
[img] Text
14310371 - JURNAL FIRMAN ANSORI.pdf

Download (68kB)

Abstract

BUMD adalah perusahaan daerah yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. BUMD sebagai investasi pemerintah daerah diharapkan dapat memberikaan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pemerintah daerah dan masyarakatnya. BUMD sebagai badan usaha, diperlukan keberanian untuk mengambil keputusan korporasi secara cepat mutlak diperlukan karena bisnis selalu berkaitan dengan persoalan bagaimana memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk mempertahankan atau meningkatkan kegiatan usaha. Tanpa adanya kecepatan reaksi dalam mengambil keputusan bisnis, maka setiap peluang bisnis yang ada tentunya bisa hilang begitu saja dan akan menciptakan suatu opportunity lost bagi perusahaan. Namun bagi BUMD yang masih termasuk dalam lingkup keuangan negara/daerah, pengambilan keputusan korporasi secara cepat untuk memperoleh opportunity gain tidak semudah yang dibayangkan layaknya di swasta murni. Adanya kekhawatiran yang meliputi menajemen dalam mengambil keputusan bisnis yang dapat berujung pada proses hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebagai konsekuensi logis BUMD sebagai lingkup keuangan negara menyebabkan BUMD seolah-olah terbelenggu dalam pengambilan keputusan. Salah satu BUMD yang bergerak di bidang kepelabuhanan yaitu PT Lamongan Integrated Shorebase yang sahamnya dimiliki oleh Pemkab Lamongan dan PT Panca Wira Usaha dalam pembentukan dan perjalanan usahanya mengalami kendala didalam penyertaan modal dalam bentuk tanah oleh pemegang sahamnya. Permasalahan ini bermula ketika penyediaan lahan yang dilakukan oleh Pemkab Lamongan dari tahun 2003 hingga tahun 2007 dan oleh PT PWU dari tahun 2007 hingga tahun 2014 tidak segera dicatatkan dalam akta atau RUPS dikarenakan ketidaksepakatan antara kedua belah pihak. Permasalahan tersebut selalu menjadi temuan BPK dalam pemeriksaan LKPD Pemkab Lamongan setiap tahunnya. Permasalahan pencatatan penyertaan modal Pemkab Lamongan tersebut juga berakibat kepada PT LIS yang belum dapat menyusun neraca keuangan sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan dikarenakan masih terjadi dispute/perbedaan pendapat terkait dengan penyertaan modal Pemkab Lamongan dan PT PWU yang dikhawatirkan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Berlarut-larutnya permasalahan ini tentunya dapat menganggu aktivitas bisnis PT LIS dan turunnya kepercayaan dari investor. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian tanpa menggunakan angka statistik tetapi dengan pemaparan secara diskriptif yaitu mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang terjadi menjadi fokus perhatiannya untuk dijabarkan sebagaimana adanya. Hasil penelitian kemudian dianalisis berdasarkan landasan teoritis dan dibuat kesimpulan sebagai bahan rekomendasi dan saran.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Investasi Jangka Panjang, Penyertaan Modal, Apraisal, Salah Saji Material, Kerugian Keuangan Negara.
Subjects: Akuntansi
Divisions: S1 Akuntansi
Depositing User: Unnamed user with email lib.stiemahardhika@gmail.com
Date Deposited: 05 Mar 2020 04:55
Last Modified: 04 Apr 2022 08:58
URI: http://repository.stiemahardhika.ac.id/id/eprint/1436

Actions (login required)

View Item View Item